Sengketa Freeport dengan pemerintah soal status kontrak dan larangan ekspor konsentrat dinilai memiliki kelemahan.
Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menilai Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2017 yang memuat ketentuan pelarangan ekspor bijih nikel kadar rendah dilakukan mulai tahun 2022 masih relevan diberlakukan.
Pengusaha nikel mengaku sangat terpukul dengan kebijakan pemerintah yang memajukan larangan ekspor atau bijih nikel dari seharusnya 1 Januari 2020 menjadi 28 Oktober 2019.
Mahan Air ditunjuk sebagai SDN untuk menyediakan dukungan finansial, materi, dan teknologi bagi Pasukan Pengawal Revolusi Islam Iran-Qods.
Pencabutan larangan Ekspor Masker dan APD disesalkan oleh DPR RI, Sebab, sampai saat ini kasus positif covid-19 masih terus bergerak.
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menilai, pelarangan ekspor batu bara yang dilakukan pemerintah pada 1-31 Januari 2022 berdampak pada penurunan berkah devisa negara.
Pemerintah dalam menetapkan suatu kebijakan harus akurat jangan sekedar gertak sambal, yang akhirnya mudah di lobby pengusaha. Faktanya baru sepuluh hari sejak ditetapkan pelarangan ekspor batu bara ini, kebijakan tersebut sudah dicabut kembali. Ini kan jadi terkesan kebijakan yang mencla-mencle dan tidak berwibawa.
Kita mendorong PT PLN Batubara itu tidak perlu ada. Kenapa tidak langsung berkontrak dengan PLN-nya, jadi tidak perlu layer lagi. Sekarang ini kan terlalu panjang layernya.
Pengusaha nakal sudah sepantasnya mendapat ganjaran untuk tidak dapat mengekspor produksi batubaranya. Ini penting, agar ke depan ketahanan energi listrik kita dapat terjaga dan PLN secara stabil mendapat pasokan batubara.
Langkah itu akan membatasi kapasitas Rusia untuk memproduksi aluminium, yang merupakan ekspor penting bagi Rusia.